Skip to main content

Skandal Vaksin Palsu: Ketidakpedulian Tingkat Super!

Sudah lama saya tidak menulis di blog ini. Ketika berita tentang vaksin palsu membanjir kemarahan luar biasa mesti disalurkan. Karena menurut saya ini adalah tingkat ketidakpedulian terhadap keselamatan sesama, terutama generasi masa depan, pada derajat yang luar biasa, skala kolosal atas nama uang! Selain pelaku pemalsuan dan jejaring pengedarnya, pihak yang juga sangat bertanggungjawab adalah pengurus Negara. Karena biang kerok lahirnya warga yang dibutakan oleh uang sehingga tega mengorbankan keselamatan sesama adalah akibat langsung dan tidak langsung dari pilihan orientasi para pemimpin dan elit pengurus Negara yang memuja pertumbuhan ekonomi dan mengabdi pada pasar!
Sudah muak dan geram saya membaca bagaimana vaksin palsu diproduksi baik dari berita-berita media online serta ribuan kicauan di Twitter. Apa yang saya tangkap adalah tentang derajat ketidakpedulian luar biasa para pelaku terhadap keselamatan dan keamanan sesama manusia, terutama balita dan bayi. Tetapi hal ini juga saya pandang sebagai tanggungjawab pengurus Negara akibat kebijakan ekonomi-politik penyelenggaraan Negara yang melepas urusan publik, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan pangan ke tangan pasar. Kedudukan warganegara direduksi sedemikian rupa menjadi konsumen dari barang-barang publik yang telah diubah menjadi komoditi pasar. Para pelaku pemalsuan dan peredaran vaksin palsu, minyak goreng oplosan, pelumas oplosan, bahan bakar oplosan dan sebagainya, melihat hal tersebut sebagai peluang usaha dengan marjin laba luar biasa besar.

Pendidikan dan kesehatan sepanjang kurun lebih dari satu dekade sudah menjadi komoditif politik pada setiap pemilihan presiden, kepala daerah dan bahkan pemilihan umum. Bentuk tanggungjawab yang ditawarkan pada janji-janji politik tidak lebih dari fasilitas dan subsidi keuangan berupa jaminan yang sarat kebocoran, baik itu kartu sehat atau kartu pintar. Suka atau tidak suka itulah tafsir paling maksimal para politisi tentang hak warganegara atas jaminan kehidupan yang sehat dan peluang taraf hidup yang lebih baik melalui pendidikan. Mereka sama sekali tidak paham bahwa kesehatan dan pendidikan publik adalah hak-hak asasi warganegara. Dan itu dimulai dari lingkungan yang sehat, distribusi akses kepada kegiatan produksi dan jaminan atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Bukan kartu ini atau kartu itu.

Ketika tanggungjawab Negara atas kesehatan publik direduksi hanya sebagai fasilitas keuangan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, saya menangkap bahwa para pengurus Negara dan para politisi memandang warganegara sebagai konsumen dari ekonomi pasar yang sepenuhnya difasilitasi dan dilayani oleh Negara. Warganegara memiliki kedudukan mulia hanya pada masa-masa menjelang pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum. Kedudukan warganegara dianggap penting ketika terkait urusan pajak. Tidak lebih tidak kurang.

Saya tidak melantur mengaitkan skandal vaksin palsu dengan kekacauan ekonomi-politik Indonesia. Jika kita membiasakan diri membaca situasi sepotong sepotong kita hanya akan sibuk mengutuk para pelaku pemalsuan vaksin dan meminta pengurus Negara mengambil tindakan tegas menghukum mereka. Padahal beragam penyakit sosial, seperti kriminalitas dan ketimpangan sosial-ekonomi-politik adalah anak kandung dari pilihan ekonomi-politik yang berorientasi pertumbuhan, yang senantiasa memfasilitasi pembesaran kemampuan segelintir orang penguasa kapital finansial menguasai ekonomi, dan mengumbar janji kepada warganegara tentang peluang pekerjaan dan infrastruktur.

Industrialisasi yang bersifat ekspansif telah mengakibatkan menyusutnya lahan-lahan dan perairan produktif mengakibatkan merosotnya daya-pulih produktivitas petani dan nelayan. Para petani dan neyalan diminta bergabung dengan kelompok industri sebagai plasma untuk meningkatkan kesejahteraannya. Daya beli warga terhadap barang-barang konsumsi, termasuk pangan, menjadi penyumbang penting angka pertumbuhan ekonomi. Padahal pola plasma-inti, yang sekarang diperhalus menjadi pola kemitraan, tidak lebih dari pengadaan buruh murah.Pola produksi-konsumsi yang utuh, di mana warga berproduksi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan menjual kelebihan produksi, direndahkan sebagai pola subsisten yang mesti diubah, karena menghambat pertumbuhan ekonomi. Jika warga ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka harus membeli di pasar.

Pasar yang bersifat terbuka tentu menawarkan barang dengan derajat kualitas sesuai harga. Semakin baik maka harganya semakin mahal. Semakin murah, maka jangan menuntut kualitas yang baik. Bahkan praktik dagang barang-barang bermerek memiliki standar tersendiri, dengan memberikan label ori, KW1, KW dan seterusnya. Bisajadi para pelaku pembuat dan pengedar vaksin palsu tidak memiliki bacaan seperti itu. Tetapi mereka melihatnya sebagai peluang usaha. Bisajadi pula mereka menggali peluang dengan belajar dari berbagai praktik korupsi terutama di bidang kesehatan. Dan itu terjadi juga pada pelaku usaha lain, yang melakukan tindakan mengancam keamanan dan keselamatan publik, baik pada tingat angkringan, seperti penjual gorengan yang mencampur plastik dengan minyak gorengnya, penggunaan borax pada bakso sapi, dan sebagainya, hingga tingkat paling canggih seperti pembuatan vaksin palsu yang terjadi saat ini.

#MarahGeramMual
4 Juli 2016

Comments

Popular posts from this blog

Perangkap Raksasa: Kekuasaan

Ribuan orang menangis di muka penjara: Mengapa dia dipenjara, sementara bajingan-bajingan lain yang sudah membangkrutkan Rakyat dan ruang hidupnya dibiarkan meraja-lela? Argumen agama pun digunakan. Argumen yang sejak dulu menjadi identitas politik elit-elit digunakan untuk beragam tujuan dan kepentingan, dari yang baik hingga yang busuk. Argumen agama digunakan secara bertingkat: Mulai dari penghinaan agama, solidaritas umat agama, hingga argumen rasis yang diselipkan secara pintar hingga orang Indonesia yang malas berpikir pun terbuai dan ikut bergabung dalam rombongan penghujatan. Dan itu semua sesungguhnya hanya bicara tentang satu hal: Siapa lebih berhak berkuasa…

Pesta Demokrasi, Pesta Rakyat? Bah!

Mencermati politik baku caci, baku hujat dan baku tikam yang dipertontonkan pada Road To DKI1, jargon-jargon kosong yang digelontorkan para Pasangan Calon pada setiap kesempatan tidak lebih dari kalimat-kalimat sampah yang dipaksakan sebagai argumen tentang kepemimpinan. Campur aduk konteks kepemimpinan (leadership) dengan kemampuan mengelola (management) yang agaknya tidak dipahami oleh para Pasangan Calon serta rombongan pendukung masing-masing, menunjukkan kebangkrutan politik Indonesia. Kesempatan besar perombakan besar-besaran melalui Reformasi sudah lama terlewat. Bongkar pasang aturan, prosedur dan tata-kerja politik dan birokrasi yang didorong seperti halnya Ledakan Dahsyat(Big Bang) saat itu, sama sekali tidak menyisakan bekas atau ampas-ampasnya saat ini. Indonesia saat ini berada pada situasi mirip ketika sekelompok kera di hutan berproses memilih pemimpin mereka.

Kemalasan, Kebodohan, Kenafsuan, Kebencian

Saya merasa nyaman menggunakan awalan ke- dan akhiran –an pada empat kata yang mewarnai Indonesia Raya mutakhir, sebagai suatu keadaan yang dirancang dengan cermat untuk merebut legitimasi mengendalikan negeri pulau-pulau ini melalui penguasaan model mentalitas warganya yang malas berpikir dan bodoh, sehingga mudah ditumbuhkan nafsu dan rasa bencinya. Ini adalah pembalikan sederhana strategi pemasaran industri moderen, dari menginginkan sesuatu menjadi alergi atau bahkan phobia terhadap sesuatu. Strategi yang sengaja dipilih karena tidak ada sesuatu yang ditawarkan kecuali menimbulkan kebencian dan phobia terhadap pihak yang diciptakan sebagai musuh dan lawan bersama.