12 July 2014

Kita Tanya Ulang, Apakah Demokrasi Hanya Soal Menang-Kalah?

Awalnya saya membaca sikap Prabowo dan koalisinya yang ngotot dengan hasil quick count (QC) yang dipertanyakan kredibilitasnya sebagai dinamika demokrasi. Tetapi begitu saya melihat pernyataannya di depan pers selesai bertemu SBY, saya merasakan kengerian. Ucapannya begitu kekanak-kanakkan. Segala retorika soal kenegarawanan, sikap legowo, dan ucapannya yang demokratik sirna seketika. Saya seperti merasa dia berkata, "This is my time! I can't accept other option." Dan itu terjawab ketika saya membaca dua artikel, yang satu diterbitkan oleh Strait Times (6 Juli 2014) dan yang kedua terbit di New Mandala (10 Juli 2014).

Revolusi Mental2: Menghadirkan Negara yang Bekerja

Pada peringatan tujuh hari meninggalnya KH Abdurahman Chudlori, di Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam (API), Tegalrejo, Magelang, 31 Januari 2011, KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus, yang hadir sebagai penceramah mengatakan, reformasi politik ekonomi sosial budaya di negeri ini telah gagal. Maka harus ada perubahan cara pandang masyarakat dan sudah saatnya ada revolusi mental. Pernyataan ini jauh sebelum Joko Widodo, yang dibantu beberapa pemikir, melontarkan Revolusi Mental pada kampanyenya pada Pilpres 2014.

Memahami "Revolusi Mental" - Sulitkah?

Diskusi tentang Indonesia yang amburadul dan kere sudah berlangsung lama. Sebagian besar sepakat bahwa masalahnya terpusat pada manusia. Namun justru di situlah titik plintir kemandegan perubahan. Ketika sekelompok manusia berkumpul, baik di tingkat paling terbatas, seperti keluarga, kemudian masyarakat hingga lingkup besar, negara bangsa, maka perbedaan diantara perorangan dan kelompok terkait kuasa dalam mengendalikan orang atau kelompok lain, menimbulkan sekat-sekat kelas. Perubahan atau status quo ditentukan oleh orang-orang yang memiliki kuasa dan mampu mengendalikan kelompok orang lain. Sebagai sebuah kampanye "Revolusi Mental" yang diusung Joko Widodo memiliki dua dimensi: (a) titik berangkat untuk memulai perubahan; dan (b) lingkup terkecil untuk memulai perubahan. Titik berangkat digelegarkan sebagai sikap tauladan pemimpin. Perubahan harus dimulai dari pemimpin. Sementara lingkup terkecil yang dipengaruhi oleh sikap tauladan pemimpin dapat didorong dari diri sendiri kemudian kedudukannya sebagai bagian dari satuan-satuan sosial, mulai dari keluarga, masyarakat hingga bangsa. "Revolusi Mental" adalah bacaan yang harus dibongkar, ditafsir dan dibangun-ulang secara kreatif dari beragam perspektif, bukan suatu konsep final yang tidak dapat dikritisi.

 

Tauladan versus Pencitraan

Memang serba salah menjadi pemimpin formal kantor publik yang memiliki kesungguhan yang juga dipilih secara politik di Indonesia, seperti walikota, gubernur, menteri dan bahkan presiden. Sebagai rakyat saya menyadari bahwa semakin tinggi tingkatan kelembagaannya, semakin jauh jaraknya dari khalayak luas dan aspirasi mereka. Sehingga orang-orang seperti itu berada di antara kerangka besar (makro) dengan kerangka kecil (mikro). Dari segi urusan mereka harus berada di kerangka besar, tetapi saat yang sama rakyat membutuhkan kehadiran Negara dan pemimpinnya, baik secara emosi maupun fisik. Pada era demokrasi pasar bebas seperti sekarang, dimana sosok pemimpin adalah komoditi politik yang gencar dipasarkan ke khalayak untuk membeli menggunakan suara mereka, ketauladan yang sungguh-sungguh begitu mudah dicecar dan dituding sebagai kerja-kerja pencitraan positif (positive image building).

Hak Asasi Manusia, Tindak Kriminal dan Keselamatan

Bagi Prabowo Subianto, pihak yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) adalah teroris, kelompok radikal yang membuat huru-hara, dan mereka yang mengancam rakyat yang lebih luas. Sambil mengklaim dirinya yang mantan prajurit, segala tindakan akan dia lakukan demi melawan para teroris, mereka yang meracik dan mengebom. Saya terkejut luarbiasa. Beliau tidak bisa membedakan pelanggaran HAM dengan tindak terorisme dan kriminal. Dan bagi dirinya, bertindak atas nama Negara untuk kepentingan rakyat lebih luas dengan menanggulangi para teroris, pengebom dan pembuat huru-hara adalah tindakan menegakkan HAM. Saya terkejut sekaligus kasihan, saat mengetahui beliau tidak paham bahwa pelanggaran HAM menyangkut pihak yang memiliki kekuasaan besar, baik politik maupun kapital finansial, melanggar hak-hak dasar mereka yang kekuasaannya sangat kecil. Itulah yang saya dan sebagian besar rakyat Indonesia tonton di layar kaca pada Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2014 antara pasangan Prabowo-Hatta dengan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Rakyat, Merakyat, Pro-Rakyat, Menjual Rakyat

"Tidak ada masalah dengan gayanya yang gagah menunggang kuda, naik helikopter dan mobil Lexus. Yang penting beliau pro-rakyat!" Argumen tolol seperti ini begitu konsisten disampaikan. Pro-rakyat adalah soal label. Label itu dibeli dengan biaya sangat mahal oleh orang yang seumur-umur tidak pernah merasakan hidup sebagai rakyat. Belanja yang sangat besar untuk membuat tabungan politik dilakukan dengan seksama karena lebih mudah membeli label pro-rakyat ketimbang merakyat, apalagi menjadi rakyat. Saya pun bisa memaklumi. Daripada bersandiwara dengan acting yang kedodoran, lebih baik menjadi diri sendiri. Di sini Fadli Zon benar ketika menggambarkan sosok Prabowo, "Dia itu adalah laki-laki yang jujur dan apa adanya." Tetapi yang disebut dengan 'apa adanya' bukan sesuatu yang membuat kita, sebagai warga, nyaman melihatnya.

Ambisi versus Mandat

Saya curiga Prabowo Subianto tidak paham makna kedaulatan. Karena apa yang ia gembar-gemborkan sejak 2009 hingga menjelang peresmian statusnya seabgai calon presiden, takluk dengan mudah ketika SBY berpidato dengan nada emosional, "Jangan pilih capres yang gembar-gembor tentang nasionalisasi tambang dan perusahaan multinasional!" Pernyataan-pernyataan apologia bertebaran tanpa malu di media-media massa, cetak maupun elektronik, baik oleh juru-bicara Gerindra maupun partai politik gerbong-gerbong belakang koalisi. Hatta Rajasa, sebagai makelar kelas wahid investasi lintas-negara (transnational investment), tampil menolong dengan menyatakan frasa eufemistik, "renegosiasi kontrak". Bahkan sang makelar tersesat di kalimat-kalimatnya sendiri.

Hegemoni Persepsi Demokrasi

Begitu laki-laki itu mengatakan, "Anda tidak demokratis!" sembari menunjuk hidung saya, saya mempertanyakan apakah dia benar paham makna demokrasi. Atau, memang ragam definisi demokrasi hanya sebatas yang dia pahami. Atau lebih luas lagi, sepanjang ini tentang hak dan aspirasi rakyat, serta ada rasa menghormati dan menghargai perbedaan?

Kampanye Pilpres: Pendidikan Politik?

Lelah juga dengan omong kosong bahwa pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden, adalah pendidikan politik bagi rakyat. Perlu didudukkan dulu apa yang disebut politik dalam konteks pernyataan di atas. Karena pada kenyataannya kehidupan rakyat lebih banyak tidak mendapat perlindungan Negara, sebuah entitas yang arsitekturnya dipercaya dibangun melalui politik. Yang terjadi justru seluruh bangun mekanisme resmi Negara di negeri ini hanya berfungsi sebagai panggung tontonan tentang gerak-gerik bernegara. Hanya sebatas gerak-gerik. Tidak lebih tidak kurang. Jadi pendidikan apa yang ditawarkan? Politik beli suara? Politik dengan pemasaran murahan lewat poster-poster menampilkan wajah tanpa konteks? Politik kemasan kata-kata kosong bertajuk visi dan misi?