Skip to main content

Hak Asasi Manusia, Tindak Kriminal dan Keselamatan

Bagi Prabowo Subianto, pihak yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) adalah teroris, kelompok radikal yang membuat huru-hara, dan mereka yang mengancam rakyat yang lebih luas. Sambil mengklaim dirinya yang mantan prajurit, segala tindakan akan dia lakukan demi melawan para teroris, mereka yang meracik dan mengebom. Saya terkejut luarbiasa. Beliau tidak bisa membedakan pelanggaran HAM dengan tindak terorisme dan kriminal. Dan bagi dirinya, bertindak atas nama Negara untuk kepentingan rakyat lebih luas dengan menanggulangi para teroris, pengebom dan pembuat huru-hara adalah tindakan menegakkan HAM. Saya terkejut sekaligus kasihan, saat mengetahui beliau tidak paham bahwa pelanggaran HAM menyangkut pihak yang memiliki kekuasaan besar, baik politik maupun kapital finansial, melanggar hak-hak dasar mereka yang kekuasaannya sangat kecil. Itulah yang saya dan sebagian besar rakyat Indonesia tonton di layar kaca pada Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2014 antara pasangan Prabowo-Hatta dengan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Tabungan politiknya selama sepuluh tahun ternyata lebih mengedepankan tampilan luar, bukan kualitas isi pengetahuan apalagi rekam-jejak keterlibatannya dalam menangani tekanan kehidupan tak berkesudahan yang dihadapi rakyat. Para pendukungnya, termasuk orang yang disebut sebagai pakar komunikasi politik, Efendi Gazali, mengatakan agar Jokowi-Jusuf Kalla menghentikan penggunaan isu pelanggaran HAM dalam debat mendatang. "Isu HAM sudah mati di malam debat." Terlepas apakah yang dikatakan Efendi benar untuk tidak mengulangi penggunaan isu yang sama dalam aturan main debat Pilpres, persoalan pelanggaran HAM di Indonesia tidak boleh didangkalkan semata-mata sebagai isu perdebatan, dan tidak boleh berhenti diperbincangkan, digali, agar diperoleh massa kritis yang sangat kuat untuk pengurangannya secara drastik. Di sinilah tampak dangkalnya logika teknikalitas kepakaran seorang akademisi yang terputus dari kenyataan sehari-hari.

Seluruh cerita tentang proses berdemokrasi adalah tentang mimpi, gagasan, pikiran, tindakan dan kerja-kerja kongkret mengedepankan jaminan Negara atas keselamatan rakyat, jaminan atas produksi-konsumsi rakyat yang berdaya-pulih, serta keberlanjutan dan daya-pulih fungsi-fungsi alam. Dan demokrasi adalah tentang kemampuan mendengar dan menyimak suara rakyat. Bukan tentang gaya patriotik, heroik dan simbolik membela simbol Negara yang tidak segan-segan mengorbankan keselamatan rakyat, merontokkan daya-pulih produksi-konsumsi rakyat, serta mengeruk kekayaan alam secara berlebihan yang mendorong kemerosotan keberlanjutan dan daya-pulih fungsi-fungsi alam. Pemahaman ini bukan hal yang sulit, karena ketiga hal yang saya sebut secara konsisten itu adalah perwakilan paling sederhana dari status kemerosotan kualitas hidup rakyat Indonesia. Dan itu mesti dituntaskan menggunakan nilai-nilai demokrasi yang didorong tindakan demokratik pengurus Negara di bawah kepemimpinan yang memiliki kepekaan dan solidaritas terhadap kenyataan hidup rakyat yang masih terpuruk.

Jelas terlihat, HAM harus terus diusung dan disuarakan di ruang publik, seluas-luasnya. Pemimpin mesti paham bahwa pelanggaran HAM dimulai karena adanya kuasa yang terlalu besar dan tidak bisa dikendalikan oleh rakyat. Khusus di Indonesia, pelanggaran HAM senantiasa bersembunyi di ketiak heroisme dan patriotisme abdi negara yang mengatasnamakan kepentingan lebih luas.

Pemahaman yang jernih tentang perbedaan mendasar antara HAM, terorisme, dan kriminalitas, termasuk kejahatan korupsi, akan membuat pemimpin dan jajaran pejabat pelayan publik menyadari bahwa kebijakan Negara harus melindungi mayoritas rakyat yang kekuasaannya lebih terbatas serta mengatur dan mengendalikan minoritas elit yang kekuasaan dan jangkauan kuasanya lebih besar. Bukan seperti yang dikatakan Hatta Radjasa saat debat, "Mayoritas melindungi minoritas, dan minoritas menghormati mayoritas...." Saya tidak terkejut dengan usaha permainan-kata yang sekedar tampil itu. Keduanya kelihatannya sudah mentok dalam mencerna dengan tepat apa itu demokrasi dan berdemokrasi. Selesai....

Comments

Popular posts from this blog

Seandainya...

Seandainya kita bisa memilih siapa orang-orang yang kita kenal untuk terus bersepakat, seiya sekata sepanjang masa, mungkin kehidupan di planet ini begitu kering. Meski mereka adalah orang terdekat sekalipun, kenyataannya kita tidak bisa mengendalikan mereka. Berbeda adalah keniscayaan.

Malu, Kemaluan, Kemakluman

Orang selalu berubah. Berubah secara fisik dan mental. Orang mati pun berubah, apa pun perlakuan terhadap jasadnya. Dikremasi jadi abu. Dikbubur, maka jasad akan didekomposisi oleh bakteri-bakteri tanah. Tetapi perubahan seperti apa yang membuat kita jengkel? Bagi saya yang menjengkelkan adalah perubahan sikap dan pandangan seseorang dari sesuatu yang terlihat baik menjadi hal yang tidak baik, dengan mengabaikan kepantasan, rasa malu, kemudian berharap khalayak memakluminya.

Pesta Demokrasi, Pesta Rakyat? Bah!

Mencermati politik baku caci, baku hujat dan baku tikam yang dipertontonkan pada Road To DKI1 , jargon-jargon kosong yang digelontorkan para Pasangan Calon pada setiap kesempatan tidak lebih dari kalimat-kalimat sampah yang dipaksakan sebagai argumen tentang kepemimpinan. Campur aduk konteks kepemimpinan ( leadership ) dengan kemampuan mengelola ( management ) yang agaknya tidak dipahami oleh para Pasangan Calon serta rombongan pendukung masing-masing, menunjukkan kebangkrutan politik Indonesia. Kesempatan besar perombakan besar-besaran melalui Reformasi sudah lama terlewat. Bongkar pasang aturan, prosedur dan tata-kerja politik dan birokrasi yang didorong seperti halnya Ledakan Dahsyat ( Big Bang ) saat itu, sama sekali tidak menyisakan bekas atau ampas-ampasnya saat ini. Indonesia saat ini berada pada situasi mirip ketika sekelompok kera di hutan berproses memilih pemimpin mereka.