"Tidak ada masalah dengan gayanya yang gagah menunggang kuda, naik helikopter dan mobil Lexus. Yang penting beliau pro-rakyat!" Argumen tolol seperti ini begitu konsisten disampaikan. Pro-rakyat adalah soal label. Label itu dibeli dengan biaya sangat mahal oleh orang yang seumur-umur tidak pernah merasakan hidup sebagai rakyat. Belanja yang sangat besar untuk membuat tabungan politik dilakukan dengan seksama karena lebih mudah membeli label pro-rakyat ketimbang merakyat, apalagi menjadi rakyat. Saya pun bisa memaklumi. Daripada bersandiwara dengan acting yang kedodoran, lebih baik menjadi diri sendiri. Di sini Fadli Zon benar ketika menggambarkan sosok Prabowo, "Dia itu adalah laki-laki yang jujur dan apa adanya." Tetapi yang disebut dengan 'apa adanya' bukan sesuatu yang membuat kita, sebagai warga, nyaman melihatnya.
Di Indonesia, menjadi rakyat adalah ketika hidup kita terus dihantui perubahan-perubahan hasil keputusan penyelenggara Negara, yang mempengaruhi arus-kas (cash-flow) rumah tangga. Perubahan kurikulum persekolahan, kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok, kenaikan harga BBM, kenaikan Tarif Dasar Listrik, perubahan tata-ruang yang membuat rumah kita tergusur, dan sebagainya, dan sebagainya. Menjadi rakyat adalah ketika kita hanya berani menggerutu, dan paham betul bahwa saluran-saluran suara yang tersedia sangat koruptif dan tidak dapat diharapkan. Apakah hal itu pernah dirasakan oleh Prabowo? Mungkin derita yang paling mengenaskan untuk takaran dia adalah ketika dipermalukan oleh Dewan Kehormatan ketika dia dipaksa mengundurkan diri dari jabatan militernya tanpa proses pengadilan yang memadai. Tetapi derita itu tidak membuatnya menjadi rakyat. Derita itu justru menjadi benih untuk menumbuhkan ambisi yang luar biasa besar menuju tahta kepresidenan.
Pro-Rakyat adalah pernyataan keberpihakan kepada rakyat. Sebuah klaim yang masturbatif. Banyak kalangan telah menggunakan label ini sepanjang lebih dari empat dekade di negeri ini. Mulai dari proyek-proyek besar dengan tajuk yang heroik dan menarik, seperti pemberantasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya, hingga partai-partai politik (parpol) yang tumbuh subur pasca-Reformasi. Pernyataan keberpihakan itu sama sekali tidak memosisikan diri ke arah proses peleburan menjadi rakyat. Dia hanya sekedar pernyataan simpati, mungkin empati sedikit lebih baik. Atas nama obyektifitas, jarak tetap dijaga antara penerima simpati dan pemberi simpati. Untuk urusan ini jangan tanya soal bagaimana menakarnya.
Karena sulitnya menakar dan menjaga label Pro-Rakyat, bertaburan pasca-Reformasi hingga saat ini, yang lebih kasat justru usaha tanpa malu menjual derita rakyat. Namun, ada banyak kejadian dimana Pro-Rakyat bukan sekedar label. Dan itu ditunjukkan oleh mereka yang menunjukkan sikap nothing-to-lose atau ora patheken (bahasa Jawa). Dalam hal ini sikap yang dilakukan bukan sekedar berpihak tetapi berani menempuh risiko untuk menunjukkan sikapnya di ranah publik yang terbuka. Dalam hal kampanye Pilpres 2014 label Pro-Rakyat sudah jelas bukan kelompok yang kedua karena aspek empati dan simpati yang landasannya adalah kepekaan dan solidaritas, sama sekali absen. Karena itu label tersebut tidak dapat menandingi sikap merakyat. Sikap berusaha melebur bersama rakyat. Sikap yang landasannya adalah kepekaan dan solidaritas.
Saat kita mencermati sebuah bangun politik Negara yang disebut perwakilan rakyat, konteks rakyat dan merakyat lenyap ditelan kerakusan berkuasa. Mulai dari proses bagaimana orang-orang itu masuk dengan menyandang label "wakil rakyat" (yang justru lebih sering disebut sebagai "anggota dewan yang terhormat") hingga modus operandi mereka sudah duduk di dalam gedung megah, mewah yang absen kepekaan dan solidaritas terhadap krisis rakyat yang tak berkesudahan. Dewan Perwakilan Rakyat jelas merupakan praktik menjual rakyat yang legitimate. Hanya segelintir dari mereka yang menyandang label "wakil rakyat" yang sungguh-sungguh merakyat. Arus besarnya justru menggambarkan sebaliknya.
Bobroknya bangun sosial-politik warga kebanyakan, akibat pembanjiran luar biasa dengan barang dan jasa konsumtif yang importasinya difasilitasi Negara, membuat kita mudah silau dengan tampilan gagah, megah, wangi dan merdu. Itulah sosok idaman. Itulah sosok yang setiap saat ditayangkan di layar kaca media-media televisi, baik lewat sinetron, infotainment, bahkan lewat iklan. Dan itu tergambar ketika SBY menang besar-besaran di putaran pertama Pilpres 2004. Selain tampilan yang gagah, SBY pun tampil sebagai sosok tertindas pada saat itu. Karena rakyat pun mudah jatuh iba kepada sosok tokoh yang ditindas oleh pihak yang lebih berkuasa. Meski itu tidak mewakili derita mereka, tetapi dari segi ketertindasan sudah cukup untuk menilai bahwa sosok tokoh itu layak dipercaya.
Saya tidak ingin kita tertipu kesekian kali dengan tampilan yang tidak peka meski mulut berbusa-busa mengatakan sikap yang Pro-Rakyat. Yang kita tunggu adalah keberanian untuk bersikap nothing-to-lose ketika mencoba melebur bersama rakyat. Sikap nothing-to-lose tidak dapat dikemas. Dan rakyat pun dapat melihat dan menafsir mana yang palsu dan mana yang sungguh-sungguh.
Comments
Post a Comment